peran tiap pilar

peran detail pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam tiap pilar penurunan stunting

Berikut penjabaran peran detail Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat dalam setiap pilar percepatan penurunan stunting, dengan acuan utama Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan praktik implementasi di desa:

1. Pilar Komitmen dan Visi Kepemimpinan

Pemerintah Desa

Menetapkan stunting sebagai prioritas RPJMDes dan RKPDes

Mengalokasikan APBDes untuk kegiatan spesifik dan sensitif stunting

Menerbitkan Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa terkait stunting

Memimpin langsung tim percepatan penurunan stunting desa

BPD

Membahas dan menyepakati prioritas stunting dalam musyawarah desa

Mengawal agar kebijakan desa berpihak pada penurunan stunting

Melakukan fungsi pengawasan terhadap komitmen dan realisasi anggaran

Masyarakat

Mendukung kebijakan desa melalui partisipasi aktif

Menghadiri musyawarah desa dan menyuarakan kebutuhan terkait gizi & kesehatan

Membentuk komitmen bersama (kader, PKK, tokoh adat/agama)

2. Pilar Kampanye Nasional & Perubahan Perilaku

Pemerintah Desa

Memfasilitasi sosialisasi gizi seimbang, sanitasi, dan pola asuh

Mendukung operasional Posyandu dan kader kesehatan

Mengintegrasikan edukasi stunting dalam kegiatan desa (PKK, sekolah, dll)

BPD

Mendorong agenda edukasi masuk dalam program desa

Mengawasi efektivitas kegiatan penyuluhan

Menyerap aspirasi masyarakat terkait layanan kesehatan

Masyarakat

Ibu hamil dan keluarga mengikuti edukasi 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan)

Aktif ke Posyandu (penimbangan, imunisasi, konsultasi gizi)

Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

3. Pilar Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program

Pemerintah Desa

Menyelenggarakan Rembuk Stunting Desa setiap tahun

Menetapkan keluarga sasaran prioritas (by name by address)

Mengintegrasikan program lintas sektor:

Kesehatan (Posyandu, PMT)

Sanitasi (jamban sehat)

Air bersih

Perlindungan sosial (BLT, PKH, dll)

BPD

Mengawal hasil rembuk stunting agar masuk dalam perencanaan desa

Mengawasi sinkronisasi antar program

Menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan

Masyarakat

Terlibat dalam rembuk stunting

Memberikan data dan informasi kondisi riil keluarga

Mendukung pelaksanaan program lintas sektor di lapangan

4. Pilar Ketahanan Pangan dan Gizi

Pemerintah Desa

Mengembangkan program ketahanan pangan desa

Mendukung pemanfaatan lahan pekarangan (kebun gizi, TOGA)

Mendorong peran BUMDes dalam penyediaan pangan bergizi lokal

BPD

Mengawal kebijakan ketahanan pangan masuk dalam APBDes

Mengawasi distribusi bantuan pangan agar tepat sasaran

Mendorong keberpihakan pada pangan lokal

Masyarakat

Memanfaatkan pekarangan untuk tanaman pangan & gizi

Mengonsumsi makanan bergizi seimbang berbasis lokal

Berpartisipasi dalam kegiatan kebun gizi dan kelompok tani

5. Pilar Monitoring, Evaluasi, dan Sistem Data

Pemerintah Desa

Melakukan pendataan keluarga berisiko stunting (update berkala)

Memastikan penggunaan sistem seperti e-PPGBM

Melakukan monitoring rutin bersama kader dan tenaga kesehatan

BPD

Mengawasi validitas data dan pelaporan

Memastikan transparansi hasil monitoring

Menggunakan data sebagai dasar evaluasi

Masyarakat

Memberikan data yang akurat kepada kader/pendata

Membawa balita ke Posyandu secara rutin

Ikut memantau tumbuh kembang anak

Intisari

Pemerintah Desa → aktor utama (perencana, pelaksana, penggerak anggaran & program)

BPD → pengawal (legislasi desa, pengawasan, penyeimbang kebijakan)

Masyarakat → pelaku langsung (perubahan perilaku & partisipasi aktif)

Ketiganya harus berjalan sinergis dan konvergen, karena stunting tidak bisa ditangani sektoral—melainkan melalui kolaborasi menyeluruh dari hulu (kebijakan) sampai hilir (perilaku keluarga).